Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah (kedua kiri) didampingi Menlu Marty M. Natalegawa (ketiga kiri) saat mendengarkan pidato Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao (kiri) pada pembukaan Bali Democracy Forum VI di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)Jadi kita tidak boleh takut dengan teknologi."Nusa Dua, Bali, (ANTARA News) - Peserta Bali Democracy Forum (BDF) VI dalam diskusi interaktif pada hari kedua pelaksanaannya di Nusa Dua, Jumat, menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan terintegrasi.
Sesi diskusi interaktif yang membahas sub-tema pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil tersebut dipandu oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie dan menghadirkan dua panelis yaitu Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mammadyarof dan Menlu Liberia Augustine Kepehe Ngafuan.
"Sekarang, pemilu jaman dulu menjadi semacam lelucon di mana pada waktu itu suara belum dihitung namun hasilnya sudah diumumkan," kata Jimly Asshidiqie, setelah memandu diskusi di Nusa Dua, Jumat.
Jimly mengatakan bahwa isu mengenani pemilihan suara melalui teknologi informasi dan media elektronik seperti e-voting dan e-counting gencar disampaikan oleh para peserta diskusi BDF VI.
Seperti yang disampaikan oleh Menlu Liberia Augustine Kepehe Ngafuan bahwa penggunaan teknologi sangat penting untuk menyelenggarakan pemilu.
Namun demikian, penggunaan teknologi harus diawasi," karena jika ditemui kerusakan teknis maka kadang akan menimbulkan persepsi tentang kecurangan," kata Menlu Augustine Kepehe Ngafuan.
Pemilihan umum juga harus dilaksanakan tepat waktu, tanpa penundaan. Jumlah suara yang ada juga harus sesegera mungkin dihitung. Itulah sebabnya penggunaan teknologi menjadi sangat penting, kata dia.
Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans juga menyoroti penggunaan teknologi dalam pidatonya pada sesi debat umum di hari pertama BDF, Kamis.
"Melalui televisi, masyarakat bisa mengetahui dengan segera hasil pemilihan umum. Bahkan sekarang mereka bisa langsung memberikan suaranya melalui media elektronik," kata Timmermans.
Menurut Jimly Asshidiqie, pemungutan suara melalui media elektronik atau e-voting telah diatur secara konstitusional di Indonesia.
"Jika E-voting diterapkan, hal tersebut tidak akan melanggar konstitusi dan secara teknis Indonesia sudah siap baik BPPT maupun KPUnya. Perangkat sudah disiapkan, tinggal adanya persetujuan politik," kata Jimly.
Namun demikian, tidak semua persepsi orang baik terhadap penggunaan teknologi elektronik dalam pemilu.
"Teknologi selalu dikaitkan dengan kemudahan untuk dicurangi," kata Jimly.
Padahal dengan penggunaan teknologi, pelaksanaan pemilu bisa menjadi lebih efisien dan transparan sepanjang penyelengara dan masyarakat bisa mengawal keamanannya.
"Jadi kita tidak boleh takut dengan teknologi. Semua ada kekurangannya, namun teknologi itu sendiri juga bisa beradaptasi dan mempunyai kemampuan mengoreksi dirinya sendiri," kata Jimly.
Mengusung satu tema besar yaitu Konsolidasikan Demokrasi dalam Masyarakat Plural, BDF, yang memasuki tahun keenam pelaksanaannya tersebut dihadiri perwakilan dari 81 negara dan tiga organisasi internasional.
View the original article here
