Tampilkan postingan dengan label Tidak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tidak. Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 November 2013

Menlu: Indonesia tidak "lembek" soal penyadapan AS-Australia

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa (ANTARA FOTO/Ridhwan Ermalamora Siregar)

Bola (tanggung jawab) ada di negara yang melakukan hal tesebut, bukan berada di Indonesia"
Nusa Dua, Bali, (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa Indonesia tidak bersikap "lembek" mengahadapi isu penyadapan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia.

"Tak ada yang lembek dalam menyatakan kita menolak. Tak ada yang lembek dalam menyatakan protes keras. Kami akan mengkaji ulang pertukaran informasi antara kedua negara," kata Menlu Marty Natalegawa pada jumpa pers setelah menutup Bali Democracy Forum VI di Nusa Dua, Bali.

Menurut Marty, istilah "kaji ulang" penuh dengan makna dan arti dalam diplomasi.

Kaji ulang, menurut Marty adalah melakukan"proses secara terus menerus hingga ada titik penyelesaian".

Masalah rasa saling percaya di antara kedua negara juga harus diperbaiki dan dikembalikan, kata Marty, yang sebelumnya menerima Menlu Australia Julie Bishop dalam pertemuan bilateral di sela-sela BDF VI.

"Bola (tanggung jawab) ada di negara yang melakukan hal tesebut, bukan berada di Indonesia," kata Marty.

Namun demikian, Marty mengatakan pemerintah Australia tentunya selama ini senantiasa memastikan hubungan kedua negara sesuai dengan tata aturan persahabatan.

Sebelumnya, Menlu Marty Natalegawa mewakili pemerintah Indonesia juga meminta penjelasan resmi pemerintah AS soal keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta.

Marty menyatakan jika tindakan tersebut terkonfirmasi maka hal itu bukan saja merupakan pelanggaran keamanan tetapi juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik.

Kabar penyadapan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia dikemukakan oleh media Australia Sydney Morning Herald pada terbitan Kamis (31 Oktober 2013).



View the original article here



Peliculas Online

Jumat, 08 November 2013

Tidak ada "recall" untuk Honda Odyssey Indonesia

Honda All New Odyssey (ANTARA News/Lukisatrio)

Jakarta (ANTARA News) -PT Honda Prospect Motor menyatakan tidak ada penarikan untuk perbaikan atau recall untuk varian Honda Odyssey di Indonesia.

"Tidak ada penarikan Odyssey di Indonesia," kata Marketing and After Sales Service Director Jonfis Fandy saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa alasan tidak adanya recall seperti yang terjadi di Amerika Serikat karena jenis Odyssey yang beredar di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat.

Jonfis menjelaskan bahwa jenis yang dipasarkan PT. Honda Prospect Motor adalah jenis yang sama dengan yang ada di Jepang.

"Jadi memang mobilnya berbeda," katanya.

Dia meyakinkan bahwa model yang ada di Indonesia tidak mengalami masalah dalam sistem pengereman seperti yang terjadi di minivan Odyssey di Amerika Serikat.

Sebelumnya, sebanyak 344 ribu unit Odyssey keluaran tahun 2007-2008 terpaksa ditarik kembali karena mengalami masalah pada pengereman.

"Kalau memang ada perintah untuk recall, kami akan lakukan. Tapi Honda pusat memang menyebutkan tidak perlu dilakukan recall untuk Indonesia," katanya.  Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2013



View the original article here



Peliculas Online

Rabu, 06 November 2013

Mantan Mentan minta program pertanian tidak dipolitisasi

ilustrasi Petani menggarap lahan di Waduk Cengklik, Boyolali, Jateng, Senin (9/9). Warga yang tinggal di sekitar waduk itu memanfaatkan surutnya genangan waduk karena musim kemarau untuk lahan pertanian. (ANTARA FOTO/Andika Betha) ()

Program pertanian yang disusun untuk peningkatan kesejahteraan petani akan hancur jika sudah masuk dalam ranah politik,"
Banda Aceh (ANTARA News) - Mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono meminta agar program pertanian yang dicanangkan pemerintah di berbagai tingkatan untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani tidak dipolitisasi.

"Program pertanian yang disusun untuk peningkatan kesejahteraan petani akan hancur jika sudah masuk dalam ranah politik," kata Anton di sela-sela memberikan kuliah Umum di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, Rabu.

Dijelaskannya, berbagai program pembangunan kesejahteraan di sektor pertanian misalnya Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan sebuah sistem yang dibangun cukup bagus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi petani.

Namun ia menilai berbagai program pertanian akan hancur jika dalam pelaksanaannya sudah dibawa dalam ranah politik.

"Saya sudah menyarankan juga agar program tersebut tidak dilanjutkan dan bagi yang sudah ada dapat terus dibina dan juga ditingkatkan permodalannya," katanya.

Anton mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun dan mendukung program pembangunan kesejahteraan petani dan peningkatan di berbagai sektor pertanian.

Menurut dia, dukungan dari semua komponen masyarakat akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di seluruh Tanah Air.

Ia menambahkan, kebijakan terhadap sektor pertanian tidak berpindah-pindah, tetapi yang menjadi persoalan pada implementasi dan juga adanya politisasi terhadap program-program pertanian oleh sejumlah kalangan.

Karenanya, peran serta seluruh anang bangsa di berbagai tingkatan akan mampu mendukung berbagai program di sektor pertanian khususnya yang telah ditetapkan pemerintah.
(KR-IFL/Z002)



View the original article here



Peliculas Online

Selasa, 05 November 2013

Pengunjung kecewa tidak bisa naik ke puncak Monas

Jakarta (ANTARA News) - Para pengunjung tempat wisata tugu Monumen Nasional (Monas) kecewa karena tidak bisa naik ke puncak.

"Sementara pengunjung tidak bisa naik ke puncak, dari 21 Oktober sampai 15 Desember 2013 karena ada penggantian lift," kata salah satu petugas yang berjaga di Monas Aceng Ahmad di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Aceng mengatakan pengunjung yang datang ke Monas tidak surut.

"Volume pengunjung sih biasa saja, paling ada yang ngeluh-ngeluh dikit kenapa tidak bisa naik ke atas," kata Aceng.

Salah seorang pengunjung, Letkol Simatupang, dari Kementrian Pertahanan yang  membawa rombongan tentara dari India mengatakan banyak tamunya yang ingin naik ke puncak.

"Mereka penasaran ingin melihat ke atas, tapi sayang momennya tidak tepat, mungkin lain kali bisa," kata Letkol Simatupang.

Senada dengan sang pemandu, Kapten Marinir Mohand Raju dari militer India kecewa tidak bisa naik ke puncak.

"Padahal saya hanya sebentar di Jakarta, saya ingin melihat Jakarta secara keseluruhan, tapi mau bagaimana lagi lift-nya sedang diperbaiki, tapi saya kagum dengan monumen ini karena para Bapak Negara Indonesia sangat menghargai kemerdekaan, dan di dalam petugasnya sangat informatif," kata Mohand.

Lift Monas  untuk ketinggian 123 meter itu punya kapasitas 11 orang tersebut mempunyai waktu tempuh kira-kira tiga menit untuk mencapai ke puncak.

Sementara di saat libur, antrean para pengunjung sering mengular.

Dengan tiket masuk Rp2.500 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak, saat ini, pengunjung hanya bisa menikmati Monas di area Museum, Ruang Kemerdekaan dan Pelataran Cawan.



View the original article here



Peliculas Online